Dewan Setuju Dibangun Pergurun Tinggi di Simeulue

9 December 2009, 08:11

BANDA ACEH - Anggota DPRK Simeulue, mendukung rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk membangun perguruan tinggi, sebagai upaya menampung lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. “Kami sangat mendukung program Bupati Simeulue Darmili yang ingin membangun perguruan tinggi di daerah kepulauan itu,” kata Sekretaris Komisi-C DPRK Simeulue, Rahmat di Banda Aceh, Selasa.

Kabupaten Simeulue yang berada di Samudera Hindia itu sangat jauh dengan ibukota provinsi, sehingga banyak lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tidak kesampaian, karena kurangnya biaya orang tua mereka. “Sebenarnya minat anak-anak lulusan SMA di Simeulue untuk melanjutkan sekolah cukup tinggi, namun jauhnya hubungan transportasi ke ibukota provinsi membuat mereka tidak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Rahmat kader Partai Gerakan Pemuda Indonesia.

Putra Simelue yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi di Banda Aceh adalah mereka yang orang tuanya mampu atau bermodal nekad, karena keinginannya begitu besar untuk melanjutkan pendidikan, katanya. Rahmat menyatakan, perguruan tinggi di Simeulue harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti guru dan tenaga kesehatan, kemudian ditambah jurusan yang spesifik, yaitu tentang bahari.

Disebutkan, Kabupaten Simeulue sekarang ini sangat kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan, sehingga perlu dibuka jurusan pendidikan dan keperawatan. Untuk jurusan spesifik perlu adanya Fakultas Perikanan Laut, karena potensi ekonomi yang cukup besar adalah sektor kelautan, sehingga diharapkan daerah tersebut menjadi tujuan untuk menuntut ilmu kelautan, katanya.

Informasi yang diperoleh, untuk mewujudkan perguruan tinggi tersebut, Pemkab Simeulue telah melakukan berbagai lokakarya dengan mengundang pakar pendidikan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan putra daerah yang telah berhasil. Bupati Darmili kini sudah membentuk badan pembentukan perguruan tinggi daerah, yang anggotanya para tokoh ulama dan masyarakat setempat, baik yang ada di Simeulue maupun luar daerah.(ant)


8 December 2009, 09:59
Anggota Dewan Simeulue Diminta Pro Aktif
Simeulue
BANDA ACEH - Warga Kabupaten Simeulue di Banda Aceh berharap agar anggota dewan kabupaten setempat pro aktif memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka harus mampu membangun Simelue serta kritis terhadap pemerintah setempat dalam rangka melakukan pengawasan. Tokoh muda Kabupaten Simeulue, Agus Alian SSOsI, dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, kemarin berharap, anggota dewan daerah ini proaktif dan pro rakyat. “Segenap masyarakat Simelue di Banda Aceh berharap para anggota dewan setempat pro aktif melaksanakan tugas. Mereka harus mengutanamakan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi dan golongan,” katanya.

Aktivis pergerakan dakwah ini menilai, keberadaan dewan Simelue yang merupakan wajah baru merupakan tantangan untuk melakukan kerja yang lebih cepat kearah lebih baik. Kebaikan diharapkan dalam menjalankan tugas dan fundsinya sebagai perancang aturan daerah (qanun), anggaran dan pengawasan.

Begitupun terhadap pengawasan kinerja pejabat daerah ujar Agus Alian agar dilakukan secara baik melalui pansus ke daerah pemilihan masing-masing. Upaya ini penting sehingga bisa mengetahui langsung aspirasi masyarakat. Dan, yang penting adalah bagaimana merubah pola pikir lama anggota dewan.(swa)


DPRK Simeulue Dukung Kejati Usut Kasus Rumah BRR PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Siswoyo
Kamis, 17 Desember 2009 12:56





BANDA ACEH Sekretaris Komisi-C DPR Kabupaten Simeulue, Rahmad mendukung upaya Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 950 unit rumah korban gempa dan tsunami di daerah kepulauan itu.


"Kami sangat setuju langkah yang dilakukan Kejati Aceh itu, karena sangat tidak etis kontraktor dan pejabat negara yang menari-nari di atas penderitaan korban bencana," kata Rahmad saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu.

Kejati sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi rumah bantuan BRR yang dikerjakan oleh PT Haruman Putra Wira (HPW) senilai Rp57 miliar.

Kasus yang kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, ditemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp10,9 miliar lebih. Proyek itu didanai oleh BRR Aceh-Nias tahun 2007 melalui Satker BRR Bantuan Pembangunan Perumahan Kembali (BPPK) Simeulue.

Sebelumnya, Asisten Intelijen Kejati Aceh, HM Adam SH didampingi Kasi Penkum/Humas, Ali Rasab Lubis SH mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari laporan Satuan Antikorupsi (SAK) BRR Aceh-Nias.

Kemudian laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan operasi intelijen lewat pengumpulan bukti dan keterangan.

"Ternyata kita menemukan indikasi penyimpangan awal, lalu ditingkatkan ke tahap penyelidikan," kata dia.

Rahmad yang juga Ketua DPD Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Simeulue itu menyatakan, pihak Kejati tidak hanya mengungkap kasus korupsi perumahan, tapi juga proyek jalan aspal dan jembatan yang dikelola BRR di daerah itu.

Ia menilai, proyek tersebut ada dugaan kuat merugikan keuangan negara, karena jalan yang baru dibangun kini sudah rusak.

"Dalam pengusutan, kita juga minta tidak hanya kontraktor, tetapi konsultan perencanaan, pengawasan dan para pejabat, yang turut terlibat menikmati uang korupsi," katanya.

Menurut dia, Simeulue akhir-akhir ini diduga telah dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum kontraktor dan pejabat.

Adam menyatakan, kasus perumahaan BRR tersebut semakin terkuak adanya indikasi tindakan penyimpangan yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak rekanan dengan pejabat di Satker BRR BPPK Simeulue.

Dijelaskan, pada tahun anggaran 2007 BRR Aceh-Nias menganggarkan dana Rp57,550 miliar untuk pembangunan 950 rumah bagi korban bencana alam gempa dan tsunami di Simeulue yang dibagi dalam dua paket.

Untuk paket I sebanyak 485 rumah dengan pagu Rp29,75 miliar, dan paket II sebanyak 465 rumah dengan pagu sebesar Rp27,8 miliar.

Rumah yang dibangun tersebut menggunakan struktur prefab, yakni struktur kerangka baja, atap, jendela, dan pintu rumah tersebut telah disediakan oleh pihak BRR. Sedangkan rekanan hanya melakukan proses pekerjaan pemasangan kerangka baja, atap, membuat pondasi rumah, dinding, lantai keramik, jendela, pintu, cat, dan sebagainya.

Dalam proses tender, juga diduga terjadi penyimpangan, karena kedua paket proyek tersebut dimenangkan oleh satu perusahaan yaitu, PT HPW dengan nilai penawaran paket I sebesar Rp27,634 miliar dan paket II Rp26,494 miliar atau total seluruhnya Rp54, 129 miliar .

"Seharusnya perusahaan tersebut tidak boleh jadi pemenang, karena penawaran yang dilakukan tidak sesuai dengan desainnya. Dan seharusnya kalau tidak sesuai perusahaan itu harus gugur dalam tender, tetapi malah dimenangkan. Dari awal proyek ini memang sudah menyalahi," kata M Adam.
LAST_UPDATED2